- Komnas HAM: Diskriminatif, Citilink Langgar UU Penerbangan (2011-09-16 17:04:12)
- Perlakuan Diskriminasi Lion Air Langar Aturan Penerbangan Dunia (2011-07-05 12:06:48)
- KONDISI BANGSA INDONESIA ETNIK TIONGHOA LIMA TAHUN SETELAH TRAGEDI NASIONAL MEI 1998 DILIHAT DARI PERPEKTIF HUKUM DAN HAM - SEBUAH CATATAN KECIL - (2011-06-30 18:11:18)
- Sanksi Pelaku Diskriminasi (2011-08-09 13:52:13)
- Pengusutan HAM Masa Lalu Jalan di Tempat (2012-03-09 06:04:35)
- Komnas HAM: Penyelidikan Petrus Selesai Mei (2012-03-07 05:05:36)
- Pengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung Priok : “Sebuah Catatan” (2011-06-28 06:48:46)
- KEADILAN TRANSISIONAL: MASIH RELEVANKAH SEBELAS TAHUN SETELAH REFORMASI? (2011-06-27 11:18:38)
Berita Terkini
- JADWAL TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2012-2017
- Jadwal Seleksi Tahap III Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012 – 2017
- Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntut Maaf Jepang Atas Jugun Ianfu
Jakarta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengakui keberadaan eks jugun ianfu. Bahkan, Komnas HAM meminta keterangan mengenai jugun ianfu dimasukkan dalam materi pelajaran sejarah.
- Adili Anggota TNI Pelaku Pidana Umum di Peradilan Umum!
Anggota TNI termasuk sepuluh besar aktor yang diadukan masyarakat ke Komnas HAM sebagai pelaku pelanggaran HAM. Dari 108 kasus yang diadukan, beberapa tindakan anggota TNI yang diadukan masyarakat meliputi kekerasan, penganiayaan, hingga masalah pertanahan. Anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tersebut diadili di peradilan militer.
Baca Selanjutnya... - Komnas HAM: Penyelidikan Petrus Selesai Mei
Jakarta Komnas HAM akan menyelesaikan penyelidikan mengenai kasus Petrus selama 1983-1985 pada Mei 2012. Kesimpulan sementara pelaku Petrus adalah TNI dan Polri yang saat itu masih berada di bawah komando Presiden.
Baca Selanjutnya...
- Komnas HAM: Metro TV Melanggar UU Ketenagakerjaan
Tindakan manajemen Metro TV terhadap Luviana yang mengorganisir pembentukan serikat pekerja di Metro TV juga dikatakannya telah melanggar hukum.
Baca Selanjutnya... - Susilo’s commitment on accountability in Papua welcomed
Amnesty International welcomes the acknowledgement by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono that security forces have committed human rights violations in the region of Papua.
Baca Selanjutnya... - Komnas HAM Calls for Probe After Asylum Seeker’s Death
The National Commission of Human Rights called on the Justice and Human Rights Ministry on Friday to conduct an internal evaluation of the Immigration Directorate General after the brutal death of an asylum seeker from Afghanistan.
Baca Selanjutnya...
- Anggaran Komnas HAM 2012
- Komnas HAM usul peradilan HAM Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan pembentukan peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bagian upaya mengatasi masalah Papua.
Baca Selanjutnya... - PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012 – 2017
Bupati Nunukan tak Perpanjang Izin PT TML
| 
| 
TRIBUNNEWS.COM,NUNUKAN - Bupati Nunukan, Basri, menyatakan tidak akan memperpanjang perizinan PT Tunas Mandiri Lumbis (TML) di Kecamatan Siemanggaris.
Hal itu disampaikan Basri saat menemui Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue, Rabu (22/2/2012) di ruang kerjanya.
Komnas HAM pada Maret 2010 telah mengirimkan rekomendasi terkait sengketa lahan antara PT TML dengan masyarakat setempat.
Komnas HAM menilai, keputusan Bupati Nunukan saat itu Abdul Hafid Achmad sudah betul sehingga Komnas HAM meminta agar keputusan Bupati terhadap TML segera ditindaklanjuti.
“Tetapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. Kami meminta itu ditindaklanjuti karena secara formal Bupati Nunukan belum menjelaskan pelaksanaan rekomendasi yang kami berikan,” ujar Syafruddin, di Nunukan.
Sebelumnya dalam surat kepada PT TML, Bupati Nunukan menyebutkan sejumlah kesalahan yang telah dilakukan PT TML. Misalnya saja perusahaan perkebunan kelapa sawit itu melakukan penebangan tanpa memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK).
Perusahaan juga telah melakukan land clearing di lahan inti tanpa izin.
Selain itu pada lahan inti perusahaan belum memiliki izin transmigrasi karena lahan yang digunakan merupakan lahan transmigrasi. Perusahaan juga dinilai telah melakukan penebangan di luar areal serta melakukan pelanggaran lingkungan yang diduga terkait dengan perubahan bentang alam.
Dalam suratnya Bupati menyebutkan, permohonan perpanjangan izin lokasi tidak dapat dikabulkan dan meminta perusahaan segera melengkapi izin yang diperlukan seperti IPK dan IPT. Apabila dalam sebulan setelah surat ini diterima, tidak juga ada penyelesaian perizinan maupun sengketa dengan kelompok tani, maka Pemkab Nunukan akan mengevaluasi dan meninjau seluruh perizinan yang telah diberikan.
|
Mobile Read |
Publish : 22 Februari 2012 Penulis : Niko Ruru Editor : Romualdus Pius Sumber : http://www.tribunnews.com/2012/02/22/bupati-nunukan-tak-perpanjang-izin-pt-tml |
Terakhir diperbaharui (Kamis, 23 February 2012 13:20)
| Komnas HAM Klarifikasi Pengaduan Warga, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Fasum Akibat Tambang 13/04/2012 | swip  TENGGARONG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan kunjungan ke Pemkab Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu terkait sejumlah surat pengaduan [ ... ] |
| Artikel Lainnya |
 | Hari ini | 224 |
 | Kemarin | 2354 |
 | Minggu ini | 10331 |
 | Minggu lalu | 19607 |
 | Bulan ini | 80715 |
 | Bulan lalu | 48208 |
 | Total Kunjungan | 1806314 |
IP anda: 38.107.179.229
,
Tanggal: 23 May, 2012
