RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. RANHAM juga merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.

Namun sangat disayangkan, RANHAM yang tujuannya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya, hingga periode ketiga pelaksanaannya masih banyak persoalan pelanggaran HAM yang justru pelanggaran HAM di Indonesia dalam catatan pengaduan di Komnas HAM tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang menarik dari kasus-kasus yang diadukan, pelaku pelanggaran HAM tersebut justru aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan mandat perlindungan dan pemenuhan HAM.

Melihat kondisi tersebut, Komnas HAM yang dalam UU No. 39 tahun 1999 salah satu mandatnya adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan bagi jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tentang Penguatan Aspek HAM dalam Penegakan Hukum sebagai Bagian dalam Pelaksanaan RANHAM 2010 – 2014.

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 11 – 12 Oktober 2011 bertempat di Aula Pertemuan Polda Banjarmasin. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari para Kepala Satuan (Kasat) di 13 Polres se Polda Kalimantan Selatan dan para anggota Polda sendiri.

Pelatihan dibuka oleh Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bagian HAM Kombespol Alimuddin, SH.MM yang didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah mewakili Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Menghadirkan narasumber bapak Dr. Masduki Ahmad, SH. MM (Sesjen Komnas HAM) yang memaparkan tema ”Indonesia dan Kebijakan Pembangunan Hak Asasi Manusia : Peran Komnas HAM dalam Pelaksanaan HAM di Indonesia” serta ibu Hesti Armiwulan, SH.MHum yang memaparkan tema ”Perspektif HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia : Instrument dan Mekanisme HAM”.

Yang menarik dalam pelatihan tersebut adalah pertanyaan dan respon peserta mempertanyakan dan menanggapi benturan antara HAM dengan tugas-tugas mereka di lapangan, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan penggunaan kekuatan, penanganan anarkis massa dan demonstrasi serta penggunaan kekerasan dalam investigasi dan penangkapan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat selama ini polisi sangat dekat dengan tindakan-tindakan yang dapat diduga atau diindikasikan sebagai pelanggaran HAM.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Komnas HAM dan Kepolisian RI terkait dengan upaya-upaya pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia, khususnya terkait dengan kerja-kerja aparat penegak hukum. Tujuan pelatihan ini adalah mensosialisasikan pengertian, instrument dan mekanisme Hak Asasi Manusia khususnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan (vulnerable groups) serta meningkatkan pemahaman dan skill peserta tentang penegakan hukum yang berperspektif HAM. (by : AM)