INILAH.COM, Bandung - Dalam satu tahun Komisi* Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 6.000 lebih pengaduan dari masyarakat. “Dari total pengaduan setiap tahun yang kami terima, baru sekitar dua pertiganya yang bisa kami proses. Sehingga kami selalu memiliki utang sepertiga pengaduan pada tiap tahunnya,” ungkap Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming di sela-sela acara Workshop HAM di Hotel Lingga, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Kamis (4/8/2011).

Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan keterbatasan jumlah personel di Komnas HAM yang bisa menyelesaikan kasus pengaduan pelanggaran HAM.

Di tubuh organisasi Komnas HAM, hanya para komisioner dan ketua saja yang memiliki kewenangan untuk menindak pengkajian, penyelidikan hingga tindakan bagi para pelanggar HAM.

Pada susunan keanggotaan Komnas HAM periode 2007-2012 terdiri dari 11 orang. Mulai dari jabatan Ketua dan dua orang wakil ketua hingga jabatan komisioner sebanyak delapan orang.

“Padahal kami tidak jauh seperti KPK atau Pengadilan. Tapi jumlah user kami jauh lebih besar daripada jumlah keanggotaan Komnas HAM,” tambahnya.

Dari total 6.000 lebih pengaduan setiap tahunnya, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan menjadi pengaduan terbanyak setiap tahunnya. Hak tersebut terkait dengan institusi kepolisian, agrarian serta ketenagakerjaan.

Ia mencontohkan, di institusi kepolisian masih ada oknum anggota polisi yang masih tega melacurkan dirinya pada kasus-kasus yang berada di luar kewenangannya.

Misalnya menjadi backing perusahaan sehingga kerap berhadapan dengan masyarakat umum, mengatasnamakan jabatan atas kepentingan-kepentingan umum yang tidak terkait dengannya, serta tidak independennya pihak kepolisian dalam penanganan kasus.

Sehingga banyak sekali kasus yang harusnya ditutup malah terus dibuka dan sebaliknya ada yang seharusnya menjadi sebuah kasus malah ditutup. [gin]