Jakarta - Di dalam sebuah peperangan, para prajurit akan menghadapi situasi yang menyedihkan, membunuh atau dibunuh. Namun aksi militer juga harus proporsional, mengenal etika dan menghormati HAM.

Maka pendidikan HAM sedari awal bagi para prajurit tidak boleh diabaikan. Demikian wanti Presiden SBY dalam acara berbuka puasa bersama di Pusat Pendidikan Infranteri TNI AD, Cipatat, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (23/8/2011).

"Ada hukum dan etika tidak begitu saja menghancurkan HAM yang tidak ikut berperang. Pelatih tetap harus melatih para prajurit untuk berperang tapi tidak melanggar HAM," ujar SBY.

Menurut pengalamannya berkarir di TNI, SBY sangat yakin dalam sebuah aksi peperangan menjaga kedaulatan negara, prajurit tetap dapat menegakkan moralitas dan etika. Yakni tidak melakukan aksi militer yang melebihi kepatutan sebagaimana menjadi kesepakatan dalam konvensi Jenewa.

"Berperang janganlah melebihi kepatutannya, kalau tidak perlu ya buat apa dilakukan? Penduduk sipil dibuat ini dan itu, padahal tidak perlu. Tawanan perang ya tetap tawanan perang, tapi tidak perlu disakiti," ujar SBY.

"Prajurit yang berperang sesuai hukum dan etika, perangnya akan dimudahkan dan berhasil," imbuh SBY.

Sebelumnya ditegaskan, perang adalah langkah terakhir yang akan Indonesia tempuh untuk tetap pertahankan kedaulatan negara. Langkah pertama yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah, adalah langkah diplomasi dan politik.

"Jangan sedikit-sedikit, perang. Bisa kita bisa selesaikan secara diplomasi dan politik, agar kedaulatan negera kita tegak. Tapi kalau sudah tidak ada cara lain, prajurit harus siap tempur," tegas SBY.